Sinergi Eksternal-Internal Auditor Pemda: sebuah kilasan….

SEPATAH KATA

… tak terasa, terakhir- sudah sekitar empat tahun yang lalu menulis di blog wordpress ini. Kesibukan dan mood (terutama), saat hidup jauh dari domisili “really mean a thing” maybe…

Anyway, pengalaman saat melakukan “audit” atas “audit” yaitu audit atas kegiatan Internal Auditor Pemerintah Daerah (Inspektorat) di Tahun 2013, membawa saya menelusuri lika-liku kegiatan Internal Auditor Pemerintah, baik dari sisi regulasi yang mendasari keberadaan dan pekerjaan mereka, sampai yang paling utama : bagaimana mereka melakukan kegiatan audit internal bagi pemerintah daerahnya (dalam praktek). Teknik yang saya lakukan sama seperti prosedur audit kinerja umumnya, sampai ikut serta sebagai pengamat jalannya diskusi maupun “tamu”, pada kegiatan diskusi & review Laporan Internal Auditor pada Inspektorat.

Adanya standar dari INTOSAI, 2010 yaitu Coordination and Cooperation between SAIs and Internal Auditors in the Public Sector, Aprroved at XXth Congress of INTOSAI, Johannesburg tahun 2010 sebagai suatu landasan  sinergi Eksternal-Internal Auditor Pemerintah harusnya dapat diterapkan secara optimal. Hal tersebut menjadi perhatian dengan adanya fakta opini laporan keuangan yang belum sesuai harapan dan korupsi yang masih sering terjadi setelah adanya pemeriksaan yang berlapis-lapis dengan aparat yang beraneka ragam, yang ada dalam tatanan pemerintahan kita. Suatu gagasan lama mungkin sudah dipahami oleh berbagai pihak, namun baru mulai memiliki nilai manfaat saat kita selalu diingatkan untuk kemudian “dipastikan” telah diterapkan secara konsisten dan seksama, konkrit.

Ide tulisan di blog ini sebenarnya merupakan karya tulis ilmiah yang pernah saya launch ke kantor pusat sekitar pertengahan tahun 2014. Jadi, tulisan di Blog ini hanyalah intisari/kilasan atau apalah namanya- dari karya tulis tersebut, sehingga tidak menguraikan secara rinci/terlalu teknis. Sebagai dampak sesudahnya, justru terdapat beberapa chat dan diskusi yang lebih menarik dari tulisan itu sendiri. Selain pembacanya, saya juga getol mendiskusikan seputar hal ini saat bertemu kepala daerah, para pejabat daerah maupun pelaku Internal Auditor Pemerintah dalam berbagai kesempatan yang ada.

Tulisan ini tidak lagi membahas perbedaan review dan audit LKPD. Menurut saya, pembahasan singkat dengan menampilkan perbedaan-perbedaan hanyalah menciptakan energi negatif dan atmosfer anti-sinergi, sehingga kita harus berpikir sebaliknya, yaitu banyaknya persamaan-persamaan yang ada. Selain itu tulisan ini belum mencakup bagaimana cara pandang pimpinan daerah (eksekutif dan legislatif), pelakon audit, “auditee” Internal auditor –yang menurut saya jauh lebih menarik, akan saya tuangkan pada tulisan/kesempatan lain.

GAMBARAN AWAL

Dalam suatu rangkaian dan proses integral transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, BPK (Eksternal Auditor) melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setelah Inspektorat (Internal Auditor) melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK dapat memanfaatkan hasil reviu untuk kepentingan pemeriksaan yang dilakukannya. Sinergi yang baik antara Inspektorat dan BPK pada kegiatan reviu dan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mendukung pemeriksaan yang efektif, mengurangi duplikasi pekerjaan, meningkatkan cakupan serta kualitas rekomendasi untuk dapat memperbaiki penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD Pemerintah Daerah. Pelaksanaan SPIP yang memadai akan menghasilkan suatu bentuk pelaporan keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Tahap selanjutnya adalah reviu laporan keuangan, yang merupakan suatu proses yang dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah telah disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat tersebut kemudian menjadi dasar bagi kepala daerah untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilaksanakan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Proses pembinaan dan pengawasan inspektorat dalam memastikan pelaksanaan SPIP dalam keseluruhan penyelenggaraan SKPD berlanjut pada reviu laporan keuangan yang dilakukan Inspektorat, serta pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK merupakan suatu rangkaian dan proses integral yang mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sinergi antara Inspektorat dan BPK pada masing-masing kegiatan reviu dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah akan mendukung pemeriksaan yang efektif melalui pertukaran data dan informasi serta pemahaman pelaksanaan tugas masing-masing. Sinergi tersebut berdampak pada penyusunan program pemeriksaan yang dapat mengurangi duplikasi pekerjaan serta meningkatkan cakupan pemeriksaan. Dengan menurunnya duplikasi pekerjaan pemeriksaan, pemeriksa akan lebih memiliki waktu untuk memperdalam fokus pemeriksaan pada penelaahan masalah dan meningkatkan kualitas rekomendasi, serta memperluas cakupan pemeriksaan untuk dapat mendeteksi penyimpangan dan memperbaiki penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

SINERGI : SEBUAH KILASAN…

Tahapan kegiatan reviu dan pemeriksaan LKPD masing-masing sama yaitu terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hasil dari penyelesaian berbagai tahapan dalam reviu yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut masing-masing dapat saling mendukung tahapan pemeriksaan LKPD (suatu Output menjadi Input lainnya) khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK. Secara rinci, sinergi antara kegiatan reviu dan pemeriksaan LKPD diuraikan dalam dua bagian, yaitu sinergi antara berbagai tahapan dalam reviu dan perencanaan pemeriksaan LKPD, dan selanjutnya sinergi antara berbagai tahapan dalam reviu dan pelaksanaan pemeriksaan LKPD Kegiatan tahap perencanaan pemeriksaan di BPK yang mengawali kegiatan pemeriksaan LKPD meliputi sepuluh kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan reviu LKPD.  Hubungan antar berbagai tahapan pada reviu dan pemeriksaan terlihat pada gambar dibawah ini :

Hubungan Antar Berbagai Tahapan Reviu dengan Perencanaan Pemeriksaan  gambar 1

Kegiatan tahap pelaksanaan pemeriksaan di BPK merupakan kegiatan pemeriksaan LKPD yang meliputi sembilan kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan reviu LKPD,  Hubungan antar berbagai tahapan pada reviu dan pemeriksaan terlihat pada gambar dibawah ini :

Hubungan Antar Berbagai Tahapan Reviu dengan Pelaksanaan Pemeriksaan gambar 2 

*Sekali lagi, rincian teknis dan penerapan berbagai item pada tahapan akan diuraikan pada tulisan di kesempatan lain

Beberapa hambatan yang ada dalam melaksanakan sinergi antara reviu LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat dan pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK antara lain :

  1. Pelaksanaan reviu LKPD belum optimal. Reviu telah dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan reviu LKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, namun semua tahapan reviu belum dilaksanakan secara lengkap. Tenaga Pengawas belum secara merata memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan reviu LKPD. Selain itu, pengendalian mutu atas reviu belum dilakukan secara konsisten untuk menjamin kesesuaiannya dengan pedoman yang berlaku dan meningkatkan kualitas hasil reviu. Dokumentasi Kegiatan Reviu dalam bentuk Kertas Kerja Reviu belum dikelola dengan baik, sehingga menyulitkan berbagai pihak seperti manajemen Inspektorat untuk melakukan upaya pengendalian atas kegiatan yang dilakukan timnya atau pihak pemeriksa LKPD yaitu BPK untuk kepentingan pemeriksaannya.
  2. Inspektorat belum memahami secara lengkap proses pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh tim BPK. Interaksi pada BPK dan Inspektorat hanya berupa hubungan antara pemeriksa dan pihak terperiksa. Selain sebagai SKPD yang diperiksa, pihak Inspektorat hanya berperan sebagai koordinator antar SKPD tanpa saling bertukar informasi mengenai permasalahan yang sedang ditelusuri oleh tim pemeriksa BPK. Pada sisi lain, Inspektorat memiliki hasil pemeriksaan yang mungkin dapat mendukung informasi atas permasalahan yang ditemukan.

Upaya praktis yang dapat dilakukan eksternal dan internal auditor dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan sinergi antara lain :

  1. Adanya suatu sistem dan prosedur yang diterapkan secara konsisten untuk menjamin tim reviu melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Prosedur tersebut termasuk reviu atas kegiatan reviu LKPD secara berjenjang yang efektif oleh pihak internal yaitu manajemen Inspektorat, maupun pihak eksternal seperti reviu sejawat oleh inspektorat atau pihak lain yang kompeten dalam melaksanakan reviu LKPD.
  2. Adanya suatu sistem dan prosedur pertukaran pengetahuan, konsultasi dan pelatihan praktis antar kedua belah pihak terkait dengan reviu dan pemeriksaan LKPD. Pertukaran informasi dan pengetahuan terkait proses pemeriksaan LKPD di BPK akan mengembangkan kesadaran akan pentingnya setiap tahapan kegiatan reviu yang berkualitas dan menempatkan kerangka kerja kegiatan reviu dalam pemeriksaan LKPD. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman juga akan meningkatkan kemampuan personil atas pekerjaannya masing-masing.

       To be continued…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: