Kas non anggaran = PFK

A. Pendahuluan

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Kas Non Anggaran/PFK dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan kerjasama tertentu dengan pihak diluar entitas Pemda yang mengharuskan Pemda atau Bendahara memungut dari pegawai atau rekanan dan menyetorkan kepada Kantor Pajak atau Pihak ketiga tertentu yang terikat perjanjian kerjasama tertentu, terdiri dari :

1.  Perhitungan Pajak :

dhi bendahara memungut pajak dan menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Contohnya : PPh 21/22 (dari rekanan dan pegawai) dan PPN (dari rekanan)

2.  Perhitungan Non Pajak :

dhi bendahara memungut sesuai dengan aturan kepegawaian dan menyetorkannya kepada pihak yang ditentukan. Contohnya :

  • Iuran Wajib Pegawai (IWP)  10%, berupa tabungan pensiun 8% dari PT. Taspen, dan asuransi kesehatan dari PT Askes (ini berbeda dengan potongan 2% subsidi askes APBD yang dianggarkan di masing-masing SKPD)
  • Tabungan perumahan (taperum) berupa tabungan perumahan pegawai pada Bapetarum
  • Potongan pinjaman/utang pegawai

3.  Perhitungan Lainnya :

Pada pemda-pemda tertentu, perhitungan ini biasanya merupakan jaminan dari pihak ketiga atas kegiatan yang dilakukan di wilayah pemda bersangkutan, seperti Jaminan PDAM, PT.PLN, Jaminan bongkar reklame, dll. Sebagai contoh: jaminan PDAM, merupakan jaminan yang dibayar PDAM saat akan melakukan pemasangan pipa di bawah jalan pemda, sehingga akan merusak jalan tersebut. Pihak pemda dapat langsung melakukan perbaikan jalan dari dana tersebut saat proyek PDAM selesai. Potongan ini memang harus berdasarkan peraturan daerah. Pembahasan pada PFK pada perhitungan lainnya ini akan dilakukan terpisah.

B. Mekanisme Pemotongan

Mekanisme bendahara dalam melaksanakan pemotongan biasanya dilakukan melalui :

1. Pemotongan sudah dilakukan pada SP2D

BUD memotong pembayaran SP2D sehingga nilai kas daerah yang         dikeluarkan adalah net (Belanja dikurang Potongan) yang artinya adalah Kas Daerah dikeluarkan tidak sebesar belanja, tetapi dikurangi penerimaan potongan. Pemotongan ini tentunya sudah tampak (baca : diperhitungkan) dalam proses pembuatan Surat Perintah Pembayaran.

Proses alur dana yang dipotong dapat terjadi (contoh pada penghitungan non pajak):

a.  Dana masuk ke rekening perantara milik bank

Biasanya bernomor rekening R/P XXXXXXX. Berdasarkan konfirmasi bank, rekening ini tidak memiliki specimen tanda tangan, karena hanya merupakan rekening “pantulan” dari proses pencatatan pada G/L bank. Selanjutnya, penyetoran dilakukan otomatis dari rekening tersebut. Umumnya terdapat mou antara bank-pemda yang mengatur hal ini.

b.  Dana masuk ke rekening perantara milik pemda

Pada proses ini, specimen tanda tangan untuk pengelolaan rekening perantara milik pemda adalah pegawai/pejabat. Alur pemotongan adalah pihak Bank secara otomatis akan memindahbukukan potongan-potongan IWP, PPh 21 dan Taperum ke rekening giro masing-masing.

Penyetoran ke rekening pihak ketiga dilakukan dengan :

  • Secara periodik pihak Bank akan memindahbukukan jumlah penerimaan IWP, PPh 21, dan Taperum tersebut ke rekening tujuan setelah pihak Bank menerima dokumen Surat Setoran Penerimaan negara Bukan Pajak/SSBP (untuk setoran non pajak) dari Bagian keuangan
  • Penyetoran pada rekening tujuan/pihak ketiga dilakukan dengan           perintah transfer dari BUD (ada juga pemda yang menggunakan               SP2D dalam mencairkan kas non anggaran)

Salah satu pengalaman, tim penulis pernah melakukan uji walkthrough buku pembantu dan rekening koran penampungan yang ternyata bersaldo ratusan juta rupiah, sehingga diperoleh hasil bahwa “terdapat saldo awal tak bertuan” yang tentu merupakan penampungan dana PFK tahun-tahun sebelumnya  yang belum disetorkan pada pihak ketiga. Prinsip dalam pengujian yaitu total penerimaan PFK adalah total pengeluaran PFK (saldo debet rek koran) ditambah saldo akhir PFK (rekening Koran)

2. Pemotongan belum dilakukan pada SP2D

Pembayaran SP2D merupakan nilai kas daerah yang dikeluarkan bruto (belum dikurangi potongan) yang artinya adalah Kas Daerah dikeluarkan adalah sebesar belanja.

Untuk PFK perhitungan pajak/non pajak setiap bulan, sebelum SP2D gaji dicairkan BUD membawa dokumen yang menjadi dasar pemotongan (SSBP/SSP, rekapitulasi gaji per dinas, dll). Sehingga  nilai yang diterima pegawai sudah di potong dibank. Bank tidak langsung menyetorkan potongan itu kepada rekening tujuan pihak ketiga. Untuk itu, harus ditelusuri rekening yang menjadi penampungan sementara, apakah rekening perantara milik bank, atau milik pemda. Pengecekan juga harus dilakukan pada SSBP/SSP yang di arsip oleh BUD, serta nomor transaksi bank (NTB)/nomor transaksi pos (NTP)/nomor transaksi penerimaan Negara(NTPN, biasanya dari KPPN/modul penerimaan negara) dari BUD maupun bank, untuk melihat bukti nilai penyetoran dan tanggal penyetoran

C. Pencatatan / Akuntansi

1)    BUD / PPKD

  • Jika PFK dipotong langsung pada SP2D, Pencatatan dalam BKU harus     dilakukan, saat penerimaan dan pengeluaran.
  • Dapat menggunakan bukti memorial/jurnal umum
  • PFK harus dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yaitu pada baris                 Aktivitas Kas nonanggaran dan dijelaskan (disclose) dalam Catatan atas Laporan Keuangan

2)     Bendahara Pengeluaran

  • PFK dari SP2D LS, BKU Bendahara Pengeluaran mencatat seolah ada   penerimaan dan langsung disetor, sehingga pada baris pertama               penerimaan PFK dicatat di kolom penerimaan dan baris kedua di kolom pengeluaran. Demikian pula pada Buku Pajak Penjurnalan di SKPD untuk SP2D LS yang tidak dipotong langsung di SP2D, tidak diperlukan jurnal, karena sudah digantikan oleh BUD. Sedangkan jika lewat kolom potongan harus terjurnal dalam jurnal kas, baik saat memotong maupun menyetor
  • PFK dari Belanja UPGU/TU, pada penerimaan PFK, PFK dicatat di BKU kolom Penerimaan. Pada penyetoran PFK, PFK dicatat di BKU kolom Pengeluaran. Juga mencatatnya di Buku Pajak. Untuk menjurnal PFK dari Belanja UP/GU/TU harus dibuat Jurnal Umum/Bukti Memorial per SKPD seperti penjurnalan di BUD. Sedangkan di BUD tidak perlu dijurnal.

D. Hal yang perlu di ingat

  • BUD menyetorkan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, dan Iuran Pemda ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP selambat lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) adalah hari libur
  • BUD menerima lembar ke-1 dan ke-3 Bukti Penerimaan Negara/SSBP yang telah mendapat NTB/NTP/NTPN dari Bank/Pos Persepsi
  • BUD mengirimkan copy lembar ke-3 SSBP, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Iuran Wajib PNS, dan Iuran Pemda serta Daftar Rincian Jumlah Pegawai dan Realisasi Pembayaran Gaji PNS Daerah kepada Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT Taspen (Persero) dan PT. Askes (Persero) setempat paling lambat setiap akhir bulan.
  • BUD mengirimkan copy lembar ke-3 SSBP dan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Tabungan Perumahan kepada Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS paling lambat setiap akhir bulan.
  • Pemda, Pihak Ketiga, dan KPPN melakukan rekonsiliasi data penerimaan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, dan Iuran Pemda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.

*Dasar peraturan dapat dilihat pada : Perdirjen-03-PB-2008

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.