Tentang Badan Layanan Umum (BLU)…

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan nafas baru bagi penerapan aktivitas basis kinerja “bergaya bisnis’’ di lingkungan pemerintah. Pasal 1 butir 23 pada UU tersebut menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

A. Hal yang Perlu di ingat

  • BLU menyusun laporan keuangan versi PP 24 SAP, karena merupakan bagian dari suatu unit/badan instansi pemerintah. Selain itu, BLU juga masih menggunakan dana dari APBN/APBD. Hal ini seperti yang terdapat dalam PSAP no 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan PP 23/2005 tentang Pengelolaan keuangan BLU (khususnya pasal 27 ayat (1) “……setidak-tidaknya meliputi LRA,….”). Pada Prakteknya, BLU juga menyusun Laporan Keuangan versi SAK tentang organisasi nirlaba PSAK no.45. Hal ini seperti yang terdapat dalam PP 23/2005 tentang Pengelolaan keuangan BLU (khususnya pasal 26 ayat (2) “….diselenggarakan sesuai SAK….”)
  • BLU bukan subjek pajak. Badan tersebut tidak perlu melaporkan PPh 25 (SPT Masa) maupun PPh 29 (SPT Tahunan) karena bukan subyek pajak. Badan yang didanai dari APBN/APBD tidak memiliki kewajiban PPh terhadap diri sendiri.
  • Fleksibilitas BLU
No SKPD BLU
Pendapatan Penerimaan tdk dapat digunakan langsung, Pendapatan disetor ke kas umum daerah Penerimaan dapat digunakan langsung, Penerimaan disetor ke rekening BLUD
Belanja Dilarang melampaui anggaran Ambang batas belanja adalah RBA, bila melampaui harus melalui ijin Kepala Daerah
Utang/Piutang Tidak boleh Dapat melakukan pengelolaan utang/piutang, namun piutang jangka panjang harus melalui ijin Kepala Daerah
Investasi Tidak boleh Dapat melakukan pengelolaan investasi, namun investasi jangka panjang harus melalui ijin Kepala Daerah
Pengadaan barang/jasa Kepres 80 BLU bertahap menggunakan keppres 80, BLU penuh boleh untuk tidak.
Pengelolaan aset Tidak boleh menghapus aset Boleh menghapus asset, ijin kepada pejabat berwenang (yg telah ditetapkan), kemudian melaporkannya ke kepala SKPD
Pegawai PNS PNS dan Non PNS
Dewan Pengawas Tdk dimungkinkan Dimungkinkan, bila omset/nilai asset sesuai standar yang telah ditentukan PMK
Remunerasi Aturan penggajian PNS Sesuai profesionalisme, berdasarkan usulan kepala SKPD yg telah ditetapkan Kepala Daerah
Tarif Ditetapkan Perda Ditetapkan Kepala Daerah

  • BLU Penuh Vs BLU Bertahap

Pada BLU penuh diberikan seluruh fleksibilitas, namun pada BLU bertahap tidak diberikan fleksibilitas :

  1. Pengelolaan utang
  2. Pengelolaan Investasi
  3. Pengadaan Barang dan Jasa

B. Peraturan terkait :

Peraturan pengelolaan dasar

  • UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 68 & 69
  • PP No.23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan  Layanan Umum (BLU)
  • Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Pengelolaan lainnya

  • PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 jo. PMK No.73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
  • Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
  • Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  • Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

About these ads

2 Comments

  1. Anonymous said,

    15 June 2011 at 9:55 am

    Mas minta ijin untuk mendown load….trims

    Aries P Gunawan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: